Bekas Ketua MA Filipina Sebut Duterte Anti Lembaga Demokrasi

TEMPO.CO, Manila – Bekas ketua Mahkamah Agung Filipina, Maria Lourdes Sereno, mengatakan Presiden Rodrigo Duterte menunjukkan pola perilaku gemar menggoyang lembaga tinggi negara dan menyerang institusi publik.

Sereno mencontohkan Duterte kerap mengkritik Komisi HAM, lembaga Ombudsman, dan Komisi Regulator Energi.

Baca: 

Wali Kota di Filipina Tewas Ditembak Bandar Narkoba, Dendam?

Lagi, Wali Kota Filipina Jadi Korban Penembakan

Sereno juga mengatakan Duterte menyerangnya setelah dia mengkritik daftar hakim terkait narkoba yang dibuat pemerintah.

“Pada Agustus 2016, dia bilang akan saya beri tahu jajaran eksekutif untuk tidak mematuhi Anda. Dengan kata lain, jika Anda mengkritik saya maka saya akan mengatakan kepada mereka agar tidak mematuhi Anda. Itu menunjukkan dia (Duterte) siap untuk melakukan pelanggaran konstitusi padahal merupakan tugas dari eksekutif untuk mengimplementasikan putusan pengadilan,” begitu kata Sereno kepada media ANC seperti dikutip ABS CBN, Jumat, 6 Juli 2018.

Bekas Ketua Mahkamah Agung Filipina, Maria Lourdes Sereno. The Volatilian

Sereno, yang diberhentikan oleh rekan sesama hakim dari posisi ketua MA atas desakan Duterte, melanjutkan Duterte sepertinya berpendirian dia bisa melanggar semua ketentuan. “Faktanya, dia seperti menganggap tidak ada batasan yang harus diperhatikan. Kemana dia akan membawa kita sebagai bangsa merupakan pertanyaan bagi kita semua sekarang,” kata Sereno.

Baca: 

Wali Kota Pro Duterte Perangi Narkoba Tewas Ditembak

Sebut Tuhan Bodoh, Presiden Duterte Tidak akan Minta Maaf?

Secara terpisah, aktivis HAM dari Human Righs Watch Filipina, Carlon Conde, menuding Duterte menggunakan kebijakan perang narkoba sebagai kamuflase untuk menekan oposisi. “Tewasnya Wali Kota seperti Antonio Halili menimbulkan rasa takut di hati para politisi terutama di provinsi yang akhirnya terpaksa mengikuti garis politik Duterte,” kata Conde seperti dilansir Time.

Walikota di Filipina, Antonio Cando Halili (tengah).

Halili tewas ditembak sniper saat sedang menggelar upacara bendera rutin di depan kantor wali kota Tanauan, yang digelar setiap pekan. Sehari kemudian, Wali Kota Ferdinand Bote tewas ditembak pengendara motor saat sedang berkendaraan mobil Fortuner.

Beberapa bulan pasca terpilih sebagai Presiden Filipina pada 2016, Duterte menerbitkan daftar 158 orang pejabat publik yang dituduh terlihat dalam perdagangan narkoba. Pada tahun ini, dia juga menerbitkan daftar 600 orang. “Setidaknya empat orang wali kota yang masuk dalam daftar narkoba pemerintah tewas,” begitu dilansir Time.

Media CBS ABN melansir ada 13 wali kota dan wakil yang tewas ditembak sejak Duterte menjabat sebagai Presiden. Sebagian dari mereka masuk dalam daftar narkoba Duterte.